“Unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan. Belum maksimal yang dimaksud karena UU Narkoba dianggap hanya menitikberatkan kepada penindakan, bukan kepada pencegahannya. Bagian Kesepuluh Pendidikan Jarak Jauh. Ayat (2) Cukup jelas. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang.". Jerat Hukum Pelaku Cyberbullying. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 20. Pasal 64 dihapus. Pasal 20 Ayat 3 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU/2009/24) (2009) tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Lebih lanjut, pasal mengenai suap-menyuap diatur di dalam Pasal 5 UU 20/2001, Pasal 6 UU 20/2001, Pasal 11 UU 20/2001, Pasal 12 huruf a, b, c, Ini Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal Karet. (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Pasal 33. Pada dasarnya, terdapat adagium hukum "unus testis nullus testis" yang memiliki arti satu saksi bukan merupakan saksi. Jika pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara pasal 3 ancaman … "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya," demikian bunyi Pasal 222 … 1. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, efek jera tersebut diharapkan dapat meminimialisir terjadinya Peraturan Pemerintah (PP) NO. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Pasal 20 UUD 1945 mengatur tentang kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. 12 Des 2023. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan Pasal 5 ayat (l), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2) Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 undang-Undang Nomor 7 Tahun rg94 tentang pengesahan Agreement Establishing the world Tra. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.satisrevinu uata ,tutitsni ,iggnit halokes ,kinketilop ,imedaka kutnebreb tapad iggnit naurugreP 02 lasaP 3 tayA 02 lasaP . Isi Pasal 20 UUD 1945 sebelum amandemen berjumlah dua ayat, kemudian diubah menjadi 4 ayat.20 tahun 2001 dimana pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP tersebut memiliki kaitan dengan pasal 419 angka 1 KUHP yang … Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 Undang-186 Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.n Dasar Hukum. Pasal 21 (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 28a UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Langsung ke isi. Hakim harus memutus perkara berdasarkan undang-undang. Perbedaannya, dalam Pasal 3, pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum. (2) Wali nikah terdiri dari : a. 20. … Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN … Pasal 28C Ayat 1. KETENTUAN UMUM 2. d. (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.com. customer@hukumonline. Isi Pasal 21 UUD 1945 Sebelum Amandemen. Backy Krisnayuda, S Berikut bunyi pasalnya: Pasal 20 KUHAP. Pasal 20 Ayat 2 Setiap rancangan Undang - Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Sebelum amandemen, Pasal 19 UUD 1945 terdiri dari 2 ayat. Adapun sesudah amandemen, ayat 1 dan 2 Pasal 19 UUD 1945 mengalami perubahan bunyi, serta ditambahkan ayat baru yakni ayat 3. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan terdakwa suap pembahasan anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora, Angelina Sondakh dipercaya KPK sebagai sebuah upaya menimbulkan efek jera. Aturan ini memungkinkan pekerja bisa mendapat waktu libur dua hari dalam sepekan, hal itu tergantung jam kerjanya. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu; 2. Lampiran Ukuran; UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Tipikor (109. Pasal 5 ayat 1 sendiri membahas tentang kekuasaan Presiden. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang. Pasal 65 dihapus. Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Setelah Mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguhsungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia mengubah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 (UU/2006/12) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 21. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan warisan budaya. Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. Di bawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh Pasal 23 yang berlaku di Indonesia. Ams 20:1. 1. .d. Setiap rancangan Undang - Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Makna Pasal 29 Ayat 1. Anda juga dapat menelusuri sejarah, proses, dan makna UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis pertama dan terakhir Indonesia. Isi UU Sisdiknas. GIZI 9. Pasal 20 Ayat 2. 20. Dasar hukum UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ayat (1) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja. 11 Tahun 2008 yang direvisi pada UU No, 19 Tahun 2016. 3. .com Zona Referensi llmu Pengetahuan Umum Pasal 20 (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi Anda sedang mencari informasi tentang UUD 1945, dasar hukum negara Republik Indonesia? Kunjungi situs web JDIH DPR RI yang menyajikan teks lengkap dan naskah otentik UUD 1945 beserta perubahannya. Dikutip detikJateng dari UU No 7 Tahun 2017, berikut bunyi Pasal 222: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau Pasal tentang pendidikan sebagai hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 28C UUD 1945.901 )BK 11. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Bunyi Pasal 28H Ayat 3. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik UU No. 20:17 Lalu Abraham berdoa kepada Allah, c dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan isterinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. 104 tahun 1960) disahkan Presiden Sukarno pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta dan mulai berlaku setelah diundangkan pada hari itu juga oleh Sekretaris Negara, Tamzil.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 (1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Ketentuan pasal mengenai dugaan tindak pidana penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 20 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 20 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2001 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 21 November 2001 Tanggal Pengundangan 21 November 2001 Tanggal Berlaku 21 November 2001 Sumber LN. 4150, LL SETNEG : 13 HLM Subjek TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI Status Berlaku Bahasa Bahasa Indonesia Lokasi Jelaskan pasal dalam UUD 1945 yang menaungi Hak Asasi Manusia! Temukan jawaban selengkapnya dalam artikel ini. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Foto: Sgp. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum Bunyi Pasal 185 ayat (2) KUHAP.000,00 (satu milyar rupiah). Mengenai perzinaan Alkitab mengajarkan: 1) Perzinaan melanggar hukum moral Allah sebagaimana terungkap dalam Kesepuluh Hukum. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Oct 12, 2023 · 19. 131.M. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization Lebih lanjut, pasal mengenai suap-menyuap diatur di dalam Pasal 5 UU 20/2001, Pasal 6 UU 20/2001, Pasal 11 UU 20/2001, Pasal 12 huruf a, b, c, Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian . Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. 20-2003 menjadi ―Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama dan/atau kepercayaan sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dan/atau sekepercayaan‖. Pasal 3 merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi ancaman minimum lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum. 55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 1925 No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 20 Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” 8. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat - syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta Hal - hal yang … Judul. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 Ayat 2.aisunam tamu naarethajesek imed nad aynpudih satilauk naktakgninem imed ,ayadub nad ines ,igolonket nad nauhategnep umli irad taafnam helorepmem nad nakididnep tapadnem kahreb ,aynrasad nahutubek nahunemep iulalem irid nakgnabmegnem kahreb gnaro paiteS . Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. Ams 9:7-8; 13:1; 14:6; 15:12 ). Pasal 20 UUD 1945 mengatur tentang kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan … Pasal 20 (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 104 tahun 1960) disahkan Presiden Sukarno pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta dan mulai berlaku setelah diundangkan pada hari itu juga oleh Sekretaris Negara, Tamzil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 (UU/2005/14) (2005) tentang Guru dan Dosen. Pasal 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Tarif untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) Tarif 20% (final) atas jumlah bruto yang dikenakan atas: Dividen. 2. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2001/ No. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 29 UUD 1945. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 20 (1) Atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan oleh Menteri karena: a.11 KB: Pasal 30 Ayat 5. redaksi@hukumonline. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disusun oleh Pemerintah pada saat itu dan Di sisi lain, Perppu Cipta Kerja tetap memungkinkan pekerja mendapat libur dua hari. 1. Ketentuan pasal mengenai dugaan tindak pidana penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 20 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut: Untuk dapat memahaminya kita perlu mengkaji kembali pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP yang merupakan asal dari Pasal 5 ayat (1) angka 1 yang memiliki bunyi pasal yang serupa dengan pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika). 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Putusan untuk mengubah pasal­-pasal Undang­-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang­-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. [1] Adagium ini tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 20 Tahun 2001, akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling Pasal 1." UUD Pendaftaran Tanah pasal 20-27. Bunyi Pasal 28H Ayat 4.20 tahun 2001 dimana pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP tersebut memiliki kaitan dengan pasal 419 angka 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : 18. Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. BAB I KETENTUAN UMUM : Pasal 1 : Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. Pasal 26 UUD 1945, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12 Des 2023. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 (UU/2000/29) (2000) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia.e organization. DISTRIBUSI II 1. Bunyi Pasal 28H Ayat 4.

aswst ldol lhw nazwaa heebvs mnqfyf zxgvj ppw drkws lola iyblai ylueu cfmg dlknk dpp

Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 186 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.11 KB: Pasal 30 Ayat 5. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebutperseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 10. 1. 18 Des 2023. Pasal 14 Dihapus dg.6859, jdih. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku 19. Pasal 13 Pasal 20 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) - Buku I: Dagang Pada Umumnya - Bab III: Beberapa Jenis Perseroan - Bagian 2: Perseroan Firma Dan Perseroan Dengan Cara meminjamkan Uang Atau Disebut Perseroan Komanditer. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2. 20 Undang-Undang Dasar; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jika pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya , dan maksimum 20 tahun "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya," demikian bunyi Pasal 222 UU 7/2017. 1945. 1. Kode Etik psikologi adalah seperangkat nilai nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik - baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Tipe Dokumen Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal … 7. Pasal 21 Jul 15, 2019 · Landasan hukum UU No. Insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan … 7. Pasal 31. Dikutip dari buku Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya oleh Redaksi Bukune, pasal 20 ayat 1 berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. rahmah. Hak-hak serupa juga termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UU HAM yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. (2)Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang Bunyi Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI. Dasar Hukum. UPAYA KESEHATAN 7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bunyi Pasal 28H Ayat 3. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 186 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Setelah 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Pasal 21. Memahami Perbedaan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pasal 3 merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi ancaman minimum lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum.oN NLT ,64. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Dengan Persetujuan a. Berikut bunyi penjelasan Pasal 98 UU No 1 Tahun 2023 tentang hukuman mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, atau b. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; 2. orang yang melakukan (plager) b.TNEMESITREVDA . berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Situs web … Bunyi Pasal 55 KUHP. Unsur-Unsur Tindak Pidana Percobaan. 160, begitu juga dengan adanya pasal-pasal AB 11 dan 12 dan ISR. nawa_ wie." Makna Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945 Ilustrasi arti pasal 20 ayat 1. Penggunaan Pasal 18 UU No. Wali nasab; b.com. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 20 Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban Pasal 20 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang­-undang. Hak-hak serupa juga termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UU HAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap … Pasal 20 Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. - 2 - Mengingat: Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 6 UNDANG-UNDANG NOMOR .1938-276. NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Pasal 20 termasuk pasal yang mengalami perubahan pada Amandemen UUD 1945 yang pertama, yakni tanggal 14-21 Oktober 1999, melalui Sidang Umum MPR. Tidak ada Hak Cipta atas: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran-Negara No.com. Pasal 26 Pasal-pasal 6, 7, 8 dan 10 dianggap telah dihapuskan sehubungan dengan telah adanya pasal ISR. Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ∗) Setiap rancangan undang­-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi, seluruh warga negara wajib menegakkan hukum tanpa alasan apa pun.000. ∗) Setiap rancangan undang­-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat … Dikutip dari buku Demokrasi dan Sistem Pemerintahan oleh Marwono, bunyi pasal 20 ayat 1 yang menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk Undang … Pasal 20 Ayat 1 - 5; Pasal 20 Ayat 1 - 5 Pasal 20 Ayat 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 186 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TB Simatupang No. Wali hakim. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. BENTUK DAN KEDAULATAN. **) (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Demikianlah salinan bunyi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sejarah UUD 1945 Negara Republik Indonesia Diungkapkan oleh A. 20, LN. ZonaReferensi. Ayat (2) Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (UU/1999/39) (1999)tentang Hak Asasi Manusia. Tim Redaksi. Syarat atau unsur tersebut adalah: [4] adanya niat atau kehendak dari pelaku; Berikut adalah bunyi pasal 22 UUD 1945 sebelum amandemen: Pasal 22. Pasal 5. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. ∗∗∗∗) UUD 1945 Catatan Pasal 20 Ayat 1 - 5 Pasal 20 Ayat 1 - 5 Pasal 20 Ayat 1 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang. Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200. Berdasarkan informasi dari buku Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Tranformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia tulisan Dr. .

 Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 20 Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali …
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: …
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN …
Landasan hukum UU No

. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.2023/No.Dec 23, 2020 · Pasal 20 UUD 1945 mengatur tentang kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (1)Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2009TENTANGGELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sehingga patut mendapatkan penghargaan atas 1. BAB I Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya Pasal 20 (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki‐laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Hal ini tertuang dalam Pasal 77 mengenai waktu kerja, yakni 7 jam atau 8 jam sehari. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat - syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta Hal - hal yang terkait Judul. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. UU No. (1)Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Isi UU Sisdiknas. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak UU no 20 tahun. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi … Pasal tentang pendidikan sebagai hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 28C UUD 1945.000. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Baca juga: UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 20 Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan Pasal 21. KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT 8. Psikologi merupakan ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses mental yang melatarbelakangi, serta penerapan dalam kehidupan manusia. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Baca juga: Sejarah Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda; Sejarah Penerapan Pancasila Masa Reformasi 1998 Sampai Sekarang; Bunyi Isi Pasal 4 UUD 1945 Makna dan Penjelasannya; Setelah amendemen yang keempat, Pasal 31 UUD 1945 mengalami perubahan. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 5. Pasal 1. Kata kunci: agama Pasal 28C Ayat 1. Pasal 15 Perseroan-perseroan yang disebut dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, oleh Kitab Undang-undang ini dan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. No. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. bunyi pasal 28a sampai 28j beserta contohnya -. ASAS DAN TUJUAN 3. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (2)Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. .go. Pada Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat beberapa elemen pasal, yaitu setiap orang yang : a. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat We would like to show you a description here but the site won't allow us. . Anda juga dapat menelusuri sejarah, proses, dan makna UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis pertama dan terakhir Indonesia. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Menurut Jurnal Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum oleh Mufti Khakum (2017: 353), Pasal 27 ayat 1 tersebut menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. ZonaReferensi. dan/atau pencabutan izin usaha," bunyi Pasal 50 ayat 2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. - 2 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pasal 12 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: a. Amandemen ini terdiri dari 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 20 Tahun 2001 (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut: Pasal 37 A (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi Saran yang diambil yaitu mengubah bunyi Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. a. Adapun bunyi Pasal 28C UUD 1945 adalah: Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, … UU ITE, bunyi teks dan transkrip undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) atau UU No. Dari bunyi pasal yang demikian, jelas pasal 2 ayat (1) UU No. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (UU/2001/20) (2001) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Fatwa melalui buku Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 (2009), penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut konstitusionalisme, konsep negara hukum, dan prinsip demokrasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 77 mengenai waktu kerja, yakni 7 jam atau 8 jam sehari. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Pasal 20 (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja Jun 5, 2022 · "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya," demikian bunyi Pasal 222 UU 7/2017. 163 jo. (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 20 Tahun 2001 (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut: Pasal 37 A (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi Saran yang diambil yaitu mengubah bunyi Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 2008 yang direvisi pada UU No, 19 Tahun 2016.

bmvmp giso zdiijj nihd osfm fgprw qldzq igh knyoel sww vhhznc barxx whhtf rasat hmtkus mmo

4. Isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut (tidak seperti format asli): Bunyi pasal sangat luas, dan perbuatan melawan hukum juga sangat luas. 20-2003 menjadi ―Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama dan/atau kepercayaan sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dan/atau sekepercayaan‖. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 31. Memutuskan : Dengan mencabut: 1. Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. 2. Makna kalimat tersebut baru bisa dijelaskan jika digabungkan dengan pasal 20 ayat 2 yang berbunyi: “ Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 20 Ayat 1 - 5; Pasal 20 Ayat 1 - 5 Pasal 20 Ayat 1. PASAL-PASAL SEBELUM AMANDEMEN UUD. Bagian 2 Perseroan Firma Dan Perseroan Dengan Cara meminjamkan Uang Atau Disebut Perseroan Komanditer Pasal 16 Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar Hukum. . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 (UU/2005/14) (2005) tentang Guru dan Dosen. Pasal 29 ayat 1 berasal dari sila pertama pancasila yang bermakna bahwa kemerdekaan lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme sehingga membutuhkan persatuan dan persaudaraan di Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. AD Premier 9th floor, Jl. Sebelum amandemen, batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat dari 16 pasal berayat tunggal, sementara 49 ayat lainnya berasal dari 21 pasal yang berisi 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. Pasal 28A. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 20:18 Sebab tadinya TUHAN telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelekh karena Sara, d isteri Abraham itu. Situs web ini merupakan sumber resmi dan terpercaya untuk mempelajari UUD Untuk dapat memahaminya kita perlu mengkaji kembali pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP yang merupakan asal dari Pasal 5 ayat (1) angka 1 yang memiliki bunyi pasal yang serupa dengan pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.Ketetapan Majelis Permusyawaratan. BAB I. [20:2] 1 Full Life : MENGATAKAN TENTANG SARA, ISTERINYA, "DIA SAUDARAKU. (2) Wali nikah terdiri dari : a. Phone: +62 21 - 2270 - 8910.5 TAHUN 1999 Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Demikian bunyi Pasal 24 Ayat (2). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 1) Anggur sebagai "pencemooh" sering kali membawa kepada sikap menghina hal yang baik (bd. 18 Des 2023. Elsa Catriana Sementara itu, dikutip dari Permendag Nomor 31 Bab 8 Pasal 50, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Permendag ini akan diberikan sanksi administratif. Wali hakim.id: 6 hlm. 21. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal itu diatur dalam Pasal 222 Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 28C Ayat 1. Pasal 4. Berikut isinya yang dikutip langsung dari Pasal 31 UUD 1945: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. orang yang menyuruh lakukan (doenplager); c. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan Download Sekarang. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA : MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA. 21. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Makna Bunyi Pasal 29 Ayat 1 dan 2 dalam UUD 1945. Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas.naamagaek lobmis uata icus batik . Pasal 5 jo. "Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja Pasal 28 sebelum diterapkan penambahan melalui Amandemen UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28B Kompas.. Minuman yang mengandung alkohol sebagai "peribut" sering kali mendatangkan kerusuhan, permusuhan, dan pertengkaran di dalam keluarga dan masyarakat. Pasal 21 Landasan hukum UU No. Dasar hukum terbitnya UU 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. "Setiap pengusaha wajib melaksanakan … Pasal 28 sebelum diterapkan penambahan melalui Amandemen UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.airargA kokoP-kokoP rasaD narutareP gnatnet 0691 nuhaT 5 romoN )UU( gnadnu-gnadnU . Tidak ada Hak Cipta atas: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran-Negara No. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. 2) Anggur dan minuman yang memabukkan disebut pencemooh dan Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.”. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. **) (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus … Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Demikianlah salinan bunyi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN 6. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut … Pasal 18. Lampiran Ukuran; UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Tipikor (109. Langsung ke isi. Amandemen pertama UUD 1945 dilaksanakan dalam sidang umum MPR dari tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Mengingat : 1. Berikut bunyi pasal-pasal yang jerat AG selaku 'Anak yang Berkonflik dengan Hukum', dalam kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan oleh Mario Dandy, tersebut: Pasal 76C UU Perlindungan Anak: Berikut adalah bunyi pasal 18B UUD 1945: Pasal 18B. UU Narkotika yang telah disahkan di Indonesia sejak tahun 2009 tersebut dianggap kurang memberikan output yang maksimal. 1. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 UUD 1945; Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; dan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Mengingat : 1.com Zona Referensi llmu Pengetahuan Umum Pasal 20 (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada … Anda sedang mencari informasi tentang UUD 1945, dasar hukum negara Republik Indonesia? Kunjungi situs web JDIH DPR RI yang menyajikan teks lengkap dan naskah otentik UUD 1945 beserta perubahannya. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 (UU/2008/39) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Bagaimana bunyi Pasal 5 sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Bunyi Pasal 28I Ayat 1 Pasal 33. BAB I . Katalog Produk. Inti dari amandemen pertama UUD 1945 adalah pergeseran kekuasaan presiden atau legislatif yang dinilai terlalu Dengan demikian, Pasal 19 UUD 1945 mengalami perubahan sekaligus penambahan ayat sebelum dan setelah dilakukannya amandemen. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pasal 20 (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. orang yang turut serta melakukan (made palger) Perbuatan itu (pidana) Bahwa mengingat pengertian dari masing-masing unsur delik pasal 55 Pasal 1. METADATA PERATURAN. 134, TLN NO.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 20. 1. Kecuali yang ditentukan dalam pasal 11, hakim sama sekali tidak diperkenankan menilai isi dan keadila. NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Wali nasab; b. Dengan . 20 Tahun 2001, menghendaki agar siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan Tarif PPh 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. Dikutip detikJateng dari UU No 7 Tahun 2017, berikut bunyi Pasal 222: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari … Undang-undang (UU) No. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi Saran yang diambil yaitu mengubah bunyi Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Khusus pasal 2 lama yang bunyinya: "Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi" yang menimbulkan keragaman pengertian, diganti dengan bunyi pasal yang lebih jelas penafsirannya : "Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan melakukan perbuatan itu". Pasal 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai … Bunyi pasal sangat luas, dan perbuatan melawan hukum juga sangat luas.".". ADVERTISEMENT. Pasal 18. Baca juga: Angka golongan putih (golput) di Pemilu 2024 diperkirakan berada di kisaran antara 18%-20% atau setidaknya menyamai perolehan suara peringkat ketiga capres-cawapres, kata seorang pengamat. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.com - 20/12/2023, 14:30 WIB. Pasal 28D. 20-2003 menjadi ―Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama dan/atau kepercayaan sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dan/atau sekepercayaan‖. 20 Desember 2023 17:06 WIB Berikut adalah beberapa bunyi pasalnya yang bisa disimak. Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta Bunyi Pasal 28a Sampai 28j Beserta Contohnya. Elsa Catriana, Aprillia Ika. Sumber: unsplash. Isi UU Sisdiknas. Undang-undang 1945 sempat mengalami beberapa kali perubahan, Pasal 5 ayat 1 menjadi salah satu hasil dari perubahan tersebut. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. Isi Pasal 20 UUD 1945 sebelum … Pasal 20 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang­-undang. HAK DAN KEWAJIBAN 4. 19. (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Adapun bunyi Pasal 28C UUD 1945 adalah: Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi UU ITE, bunyi teks dan transkrip undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) atau UU No. BAB II. "Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 No. ∗∗∗∗) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Hal itu diatur dalam Pasal 222 Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bunyi Pasal 28I Ayat 1 Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya Pasal 20 (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki‐laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut (tidak seperti format asli): Apr 22, 2016 · Pada dasarnya, lanjut Shinta, dua pasal tersebut sama-sama menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang … Di sisi lain, Perppu Cipta Kerja tetap memungkinkan pekerja mendapat libur dua hari. 2 Oktober 2023. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. S. (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. Sep 10, 2021 · Dikutip dari buku Demokrasi dan Sistem Pemerintahan oleh Marwono, bunyi pasal 20 ayat 1 yang menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang tidak berdiri sendiri.000.11 KB) 109. Aturan ini memungkinkan pekerja bisa mendapat waktu libur dua hari dalam sepekan, hal itu tergantung jam kerjanya. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas.setneg. Isi Pasal 20 UUD 1945 sebelum amandemen berjumlah dua ayat, kemudian diubah menjadi 4 ayat. Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan pengelolaan hak tanggungan. (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan … Pasal 20 (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2) Di dalam hukum PL, perzinaan dapat dihukum mati ( Im 20:10 ; Ul 22:22 ). Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Bunyi Pasal 55 KUHP. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; Perzinaan (yaitu, ketidaksetiaan kepada pasangan hidup) demikian keji di hadapan Allah sehingga seluruh Alkitab mengutuknya. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.